Peningkatan Hak Milik atas rumah tinggal RS/RSS

Peningkatan Hak Untuk Rumah Tinggal.

PENINGKATAN HAK MILIK

  Atas RUMAH TINGGAL TYPE RS / RSS**

Beberapa waktu yang lalu, para User Perumahan Nabila Permai Limboto, mengajukan klaim ke BPN Kab. Gorontalo atas status Hak Guna Bangunan ( HGB ) yang diberikan kepada mereka. Mereka menghendaki agar status HGB langsung ditingkatkan menjadi Hak Milik ( HM ), dengan alasan bahwa mereka adalah kaum "wong cilik" dan telah melunasi beaya peningkatan hak melalui Developer.

Strata Title

STRATA TITLE :
Hak Kepemilikan Atas Vertical Property **

Sejak Tahun 1985, Indonesia telah menapaki era baru didunia properti, Era Strata Title, dengan di undangkannya Undang - Undang No. 16 Tahun 1985 dan  Peraturan Pemerintah No. 4 / 1988 Tentang Rumah Susun ( RUSUN ), dimana konsep kepemilikan rumah hunian tidak lagi mengarah kepada konsep landed house, melainkan kepada vertikal house.

RUU Perbankan hanya tambal sulam

RUU Perbankan: Hanya Tambal Sulam

Mon, 6 Aug 2012, 20:40 WIB  Analisis, Headline RUU perbankan, yang merupakan inisiatif DPR ini, dan terkesan hanya sekadar comot sana comot sini dan mirip sebuah peraturan pemerintah ini setidaknya perlu “diistirahatkan” sementara untuk mendapat masukan dari para stakeholder perbankan. Eko B. Supriyanto
Draf atau rancangan undang-undang (RUU) perbankan sudah beredar di kalangan perbankan. Isinya masih banyak tumpang tindih dan terkesan hanya comot sana, comot sini.
Ibaratnya hanya copy paste dari UU perbankan yang lama dengan hanya mengganti kata-kata “Bank Indonesia (BI)” dengan kata-kata “Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”.

Prinsip-prinsip Dasar (Agunan atau Jaminan)

Prinsip-prinsip Dasar (Agunan atau Jaminan) 

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "zekerheid" atau "cautie", yang secara umum artinya merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya,

Dalam peraturan perundang-undangan, kata-kata jaminan terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, dan dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Jual Beli Tanah Pura-Pura

Jual Beli Tanah Pura-Pura

Selasa, 08 Juni 2010

Pertanyaan:

Jual Beli Tanah Pura-Pura

Selamat siang Bapak/Ibu di tempat. Pada tahun 2003 Orang Tua saya terdesak uang untuk mengobati saudaranya yang sakit keras terpaksa meminjam uang dari rentenir dengan syarat sertifikat tanah sebagai jaminan dan dikenakan bunga tinggi. Kedua Orang Tua saya menanda tangani Akte Pengikatan Jual Beli dan Akte Kuasa Luas di hadapan Notaris yang ditunjuknya. Setelah berjalan beberapa bulan, terjadi sengketa karena denda-denda yang tidak pernah diperjanjikan dan pihak rentenir tidak mau membuat tanda terima atas penerimaan bunga pinjaman. Atas Gugatan Orang Tua saya Pengadilan malah menyatakan Akte Pengikatan Jual Beli dan Akte Kuasa Luas Sah dan Berkekuatan Hukum. Putusan tersebut telah

Soal Latihan Ujian Kode Etik Notaris (3)

 

PERTANYAAN TENTANG PJN DAN KODE ETIK NOTARIS – Bag.3

BAB III ASOSIASI NOTARIS

109.			Coba ceritakan secara singkat namun jelas sejarah/riwayat didirikannya Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.).
110.			Apakah tujuan terbentuknya I.N.I. itu?
111.			Coba terangkan secara rinci usaha/ikhtiar I.N.I. untuk mencapai tujuannya itu.
112.	a.		Keanggotaan I.N.I. itu bermacam-macam. Coba jelaskan macam-macam keanggotaan dimaksud, dengan menyebutkan siapa-siapa saja yang dapat menjadi anggota-nya.
	b.		Kapan (dalam hal apa) keanggotaan I.N.I. itu berakhir?
	c.		Dapatkah anda menerangkan berapa jumlah anggota I.N.I. itu pada dewasa ini?